RUU H-1B AS Usulkan Jeda 3 Tahun: Jalur Kerja Tenaga Ahli Asing Bisa Berubah Besar

Rencana perubahan besar pada visa H-1B kembali mengguncang pasar kerja global, terutama bagi profesional teknologi, lulusan internasional, dan perusahaan yang biasa merekrut talenta asing ke Amerika Serikat. RUU End H-1B Visa Abuse Act of 2026 yang diperkenalkan oleh anggota Kongres AS Eli Crane mengusulkan jeda penerbitan H-1B selama tiga tahun. Isu ini penting karena H-1B selama ini menjadi salah satu jalur utama bagi pekerja terampil dari luar negeri untuk bekerja di AS, khususnya di sektor teknologi, teknik, data, kesehatan, dan riset. Walau masih berupa rancangan undang-undang dan belum menjadi aturan resmi, arah kebijakannya memberi sinyal kuat bahwa kompetisi masuk ke pasar kerja AS bisa menjadi jauh lebih sulit.

Inti proposal tersebut bukan hanya menghentikan sementara visa baru. Setelah jeda tiga tahun, RUU itu mengusulkan pemangkasan kuota tahunan H-1B dari 65.000 menjadi 25.000, penggantian sistem lotre dengan seleksi berbasis upah, serta penetapan gaji minimum 200.000 dolar AS per tahun. Pemberi kerja juga harus menyatakan bahwa mereka tidak menemukan pekerja Amerika yang memenuhi syarat dan tidak melakukan PHK terkait posisi tersebut. Proposal lain mencakup pembatasan pekerja H-1B untuk bekerja di banyak tempat, larangan penggunaan agen penempatan pihak ketiga, pembatasan membawa tanggungan, penghentian OPT, dan pembatasan perubahan status menuju izin tinggal permanen. Jika aturan seperti ini benar-benar berjalan, H-1B akan berubah dari jalur kerja luas menjadi jalur sangat selektif untuk posisi bergaji tinggi.

Dalam kehidupan nyata, dampaknya bisa terasa pada banyak lapisan. Seorang lulusan S2 ilmu komputer dari luar negeri yang berharap bekerja di perusahaan teknologi AS biasanya mengandalkan kombinasi OPT setelah kuliah dan peluang H-1B dari pemberi kerja. Dengan proposal ini, jalur tersebut menjadi jauh lebih sempit. Perusahaan rintisan yang membutuhkan insinyur perangkat lunak tetapi belum mampu membayar gaji 200.000 dolar AS juga bisa kesulitan. Di sisi lain, pendukung RUU menilai perubahan ini diperlukan untuk melindungi pekerja lokal dari praktik perekrutan murah. Perdebatan utamanya bukan sekadar soal imigrasi, tetapi soal siapa yang mendapat akses ke pekerjaan bergaji tinggi, bagaimana perusahaan membuktikan kebutuhan talenta asing, dan apakah pasar lokal mampu mengisi posisi yang selama ini dibuka untuk pekerja internasional.

Bagi calon pekerja asing, langkah paling praktis saat ini adalah tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan. RUU belum otomatis menjadi hukum, sehingga pelamar tetap perlu memantau proses legislatif, status pendaftaran H-1B, dan kebijakan resmi imigrasi. Namun, strategi karier sebaiknya mulai dibuat lebih fleksibel. Kandidat yang menargetkan AS perlu memperkuat profil gaji dan spesialisasi, misalnya di bidang AI, keamanan siber, semikonduktor, komputasi awan, atau riset kesehatan. Pada saat yang sama, penting menyiapkan opsi negara lain seperti Kanada, Inggris, Jerman, Australia, Jepang, atau Singapura jika jalur AS makin ketat. Perusahaan juga perlu meninjau ulang rencana rekrutmen global, termasuk opsi kerja jarak jauh, relokasi regional, atau jalur visa lain yang sah.

Kesimpulannya, RUU H-1B 2026 ini belum mengubah aturan hari ini, tetapi sudah menjadi tanda bahwa pasar kerja internasional sedang masuk fase lebih proteksionis dan selektif. Untuk pekerja asing, nilai utama bukan lagi sekadar memiliki gelar atau pengalaman, melainkan kemampuan membuktikan keahlian langka, nilai ekonomi tinggi, dan kesiapan mengikuti aturan yang berubah cepat. Untuk perusahaan, perekrutan global tidak bisa lagi diperlakukan sebagai proses administratif biasa. Setiap keputusan membutuhkan perencanaan hukum, biaya, dan risiko reputasi. Jika proposal ini bergerak maju, dampaknya tidak hanya akan terasa di AS, tetapi juga pada aliran talenta global yang selama bertahun-tahun menjadikan Amerika sebagai tujuan utama karier internasional.